Presiden Joko Widodo Mengingatkan Para Kepala Daerah Jangan Melanggar Hukum

https://paperrnews.blogspot.com/2018/02/presiden-joko-widodo-mengingatkan-para.html

Presiden Joko Widodo mengingatkan beberapa kepala daerah agar tidak lakukan perbuatan melanggar hukum, termasuk korupsi. Ucapan Jokowi itu setelah penetapan Gubernur Jambi Zumi Zola jadi tersangka masalah dugaan penerimaan gratifikasi oleh KPK.

Saya ingatkan kepada semuanya, baik gubernur, bupati, wali kota ataupun seluruh aparat agar semuanya tidak lakukan hal-hal yang melanggar hukum, " kata Presiden Jokowi seusai menghadiri Haul Majemuk Masyayikh di Pondok Pesantren Salafiyah Safi'iyah Sukorejo, Kabupaten Situbundo, Jawa Timur.

Jokowi juga berpesan agar Zumi Zola ikuti prosedur hukum di KPK. " Ya ikuti prosedur hukum yang ada di KPK, " tuturnya.

KPK menduga Zumi Zola serta Arfan menerima hadiah atau janji berkaitan dengan jabatannya. KPK juga menemukan uang rupiah serta dolar dari penggeledahan dirumah dinas Gubernur Jambi, vila milik Gubernur di Tanjung Jabung, Jambi, serta saksi di Kota Jambi.

Sesudah penggeledahan, penyidik KPK langsung memeriksa 13 orang saksi di Polda Jambi pada 1-2 Februari 2018 yang berasal dari unsur pejabat pemerintah provinsi, PNS serta swasta.

Zumi Zola juga sudah dicegah bepergian keluar negeri mulai sejak 25 Januari 2018 untuk 6 bulan ke depan.

Masalah ini adalah pengembangan operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK pada 29 November 2017 pada Plt Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Erwan Malik, Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum serta Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi Arfan, serta Asisten Daerah Bidang III Provinsi Jambi Saifudin serta anggota DPRD Provinsi Jambi 2014-2019 Supriono.

KPK menetapkan Supriono jadi tersangka penerima suap " uang ketok " sedangkan pemberi suap adalah Erwan, Arfan serta dan Saifuddin. Berarti Arfan ditetapkan jadi tersangka untuk dua kasus yang berbeda.

Total uang yang diamankan dalam OTT itu adalah Rp4, 7 miliar. Pemberian uang itu adalah agar anggota DPRD Provinsi Jambi bersedia hadir untuk pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 karna para anggota DPRD itu berencana tidak hadir dalam rapat pengesahan RAPBD 2018 karna tak ada jaminan dari pihak Pemprov.

Untuk memuluskan proses pengesahan tersebut diduga telah disepakati pencarian uang yang disebut sebagai " uang ketok ".

Pencarian uang itu dilakukan pada pihak swasta yang sebelumnya sudah jadi rekanan Pemprov.
AGEN BANDARQ | BANDAR Q | AGEN DOMINO TERPERCAYA | AGEN ADUQ | BANDAR SAKONG| AGEN CAPSA ONLINE